 |
| Presiden Palestina, Mahmoud Abbas. (Foto: Reuters) |
ZONAPIRASI.MY.ID - Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, dengan tegas menolak rencana kontroversial Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang berencana "mengambil alih" Jalur Gaza dan merelokasi warganya ke tempat lain. Abbas menegaskan bahwa hak-hak warga Palestina bukanlah sesuatu yang bisa dinegosiasikan.
Dilansir dari AFP dan Anadolu Agency melalui detikcom pada Kamis (6/2/2025), Abbas menyatakan bahwa rencana Trump tersebut bertentangan dengan hukum internasional.
"Presiden Mahmoud Abbas dan para pemimpin Palestina menyatakan penolakan keras mereka terhadap seruan untuk merebut Jalur Gaza dan mengusir warga Palestina dari tanah air mereka," demikian pernyataan resmi dari kantor kepresidenan Palestina.
Dalam pernyataan lebih lanjut, Abbas menegaskan bahwa rakyat Palestina telah berjuang selama puluhan tahun untuk hak-hak mereka, dan hak tersebut tidak boleh dilanggar.
"Kami tidak akan membiarkan hak-hak rakyat kami, yang telah kami perjuangkan selama beberapa dekade, dilanggar," tegasnya.
Rencana Trump diumumkan dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, di Gedung Putih pada Selasa (4/2/2025). Dalam pernyataannya, Trump menyebut bahwa AS akan "mengambil alih" Jalur Gaza dan mengembangkannya secara ekonomi setelah merelokasi warganya ke tempat lain.
Menanggapi hal itu, Abbas memperingatkan bahwa langkah tersebut merupakan ancaman serius terhadap hukum internasional dan stabilitas kawasan.
"Seruan ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, dan perdamaian serta stabilitas di kawasan tidak akan tercapai tanpa berdirinya negara Palestina," ujarnya.
Abbas menegaskan bahwa Jalur Gaza adalah bagian tak terpisahkan dari tanah Palestina, bersama dengan Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
"Hak-hak warga Palestina yang sah tidak dapat dinegosiasikan," tambahnya.
Lebih lanjut, Abbas menegaskan bahwa hanya rakyat Palestina melalui Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang memiliki hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri.
"Tidak ada seorang pun yang berhak mengambil keputusan tentang masa depan rakyat Palestina kecuali Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), badan perwakilan resmi dan sah rakyat Palestina," tegasnya.
Dalam responsnya terhadap situasi ini, Abbas mendesak Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, serta Dewan Keamanan PBB untuk menjalankan tanggung jawab mereka dalam menegakkan resolusi internasional dan melindungi hak-hak rakyat Palestina.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PLO, Hussein al-Sheikh, juga mengecam rencana Trump yang berpotensi merelokasi warga Gaza ke negara lain seperti Mesir atau Yordania.
"Kami menolak semua seruan untuk mengusir warga Palestina dari tanah air mereka," tegas al-Sheikh.
(detikcom)